Riau Jadi Titik Awal, Prabowo Turun Langsung Pantau Penanganan Karhutla Sumatera

Globalwijaya.com | Pekanbaru — Perhatian pemerintah pusat terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera semakin meningkat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung penanganan karhutla di Pulau Sumatera, dengan Provinsi Riau menjadi wilayah pertama yang dikunjungi.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah Prabowo sebelumnya turun langsung melihat penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Kedatangan Presiden ke Riau menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan kebakaran berjalan secara terkoordinasi, mulai dari pemadaman di lapangan, pengerahan personel hingga perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kunjungan Presiden merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menghadapi persoalan karhutla yang terjadi di sejumlah daerah.

“Kunjungan ini akan menjadi bagian dari komitmen Presiden untuk memastikan negara hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangan, Senin (24/8/2026).

Setelah Riau, perhatian penanganan karhutla juga diarahkan ke sejumlah wilayah lain di Sumatera, terutama Jambi dan Sumatera Selatan.

Data SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan terdapat 2.894 titik panas yang tersebar di 10 provinsi di Sumatera. Sumatera Selatan menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni mencapai 1.410 titik.

Riau berada di urutan berikutnya dengan 480 titik panas, sedangkan Jambi tercatat memiliki 425 hotspot.

Tidak hanya persoalan jumlah titik panas, luas wilayah yang terdampak kebakaran juga menjadi perhatian. Total luas lahan terbakar di 10 provinsi Sumatera sepanjang 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektare.

Pemerintah pun memperkuat operasi penanganan melalui berbagai langkah. Mulai dari pemadaman langsung di lokasi, patroli, pengerahan personel gabungan, penggunaan armada water bombing hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

“Pemerintah terus memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, pengerahan personel, patroli, water bombing, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC),” tuturnya.

Di sisi lain, kondisi kualitas udara juga menjadi perhatian serius. Pekanbaru tercatat memiliki AQI 225 yang masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi serupa juga terjadi di Jambi dengan AQI 187 dan Palembang yang berada di angka 180.

Situasi tersebut membuat penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga bagaimana masyarakat terlindungi dari dampak asap yang ditimbulkan.

Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mengerahkan berbagai unsur dalam satu koordinasi. Pemerintah daerah, BNPB dan BPBD, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni serta masyarakat diminta bergerak bersama di lapangan.

Khusus kawasan gambut, proses pemadaman membutuhkan perhatian lebih. Api yang berada di dalam lapisan gambut dapat terus membara meskipun kobaran di permukaan sudah terlihat padam.

Karena itu, pembasahan dan penyisiran harus dilakukan berulang kali guna memastikan api benar-benar tidak kembali muncul.

Selain pemadaman, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap aspek penegakan hukum. Areal konsesi yang terbakar akan diawasi, termasuk terhadap perusahaan yang dinilai lalai menjaga wilayahnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan dengan menambah armada water bombing, personel gabungan TNI, Polri dan Manggala Agni, serta menyiagakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

Dengan dimulainya kunjungan Presiden dari Riau, penanganan karhutla di wilayah Sumatera kini mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Pemerintah di daerah pun dituntut memastikan seluruh langkah penanganan berjalan cepat, terukur dan tidak berhenti hanya pada pemadaman api.

Teuku Firdaus