GEREJA-GEREJA DI INDONESIA BERSUARA TENTANG PENDERITAAN RAKYAT DAN BANGSA PAPUA

Globalwijaya.com | Papua – Delapan organisasi gereja yang tergabung dalam Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) melontarkan kritik terbuka terhadap pendekatan negara dalam menangani konflik di Tanah Papua. Mereka menilai, puluhan tahun dominasi pendekatan keamanan belum mampu menghentikan pertumpahan darah, justru menyisakan krisis kemanusiaan yang terus berulang.

Melalui pernyataan sikap bersama yang dibacakan di Jakarta, Kamis (16/7/2026), FUKRI yang terdiri dari PGI, KWI, PGPI, PGLII, PBI, GMAHK, GOI, dan Bala Keselamatan Indonesia (GBKI), menyebut Papua masih memikul luka kemanusiaan yang belum pernah benar-benar dipulihkan sejak lebih dari lima dekade bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Konflik bersenjata yang terus berlangsung telah menimbulkan korban jiwa tanpa henti, baik dari kalangan orang asli Papua, warga sipil non-Papua, aparat keamanan, maupun pihak-pihak lain yang terjebak dalam pusaran kekerasan,” tulisnya.

FUKRI mengungkapkan, korban terbesar dari konflik berkepanjangan bukan hanya mereka yang berada di garis depan pertempuran, tetapi masyarakat sipil yang setiap hari hidup dalam ketakutan. Perempuan, anak-anak, masyarakat adat, tenaga kesehatan, guru, petani, hingga para pemimpin agama disebut menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak konflik.

Berdasarkan fakta, FUKRI menyebut rentetan peristiwa kekerasan yang kembali terjadi di Intan Jaya dan sejumlah wilayah lain dalam beberapa bulan terakhir memperlihatkan bahwa Papua sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang bersifat struktural, bukan sekadar rangkaian insiden yang berdiri sendiri.

Di tengah situasi itu, negara justru dinilai terus memperluas pendekatan keamanan melalui penambahan satuan militer non-organik, pembangunan instalasi pertahanan baru, serta pengerahan aparat dalam berbagai program strategis nasional (PSN).

FUKRI kemudian mengajukan pertanyaan yang mereka nilai harus dijawab secara jujur oleh negara.

“Apakah pendekatan keamanan yang semakin dominan benar-benar merupakan jawaban atas kebutuhan utama orang asli Papua, atau justru memperpanjang rasa takut, ketidakpercayaan, dan penderitaan masyarakat sipil?.”

Menurut FUKRI, pengalaman panjang menunjukkan bahwa dominasi pendekatan militer belum menghadirkan perdamaian yang berkeadilan.

“Sebaliknya, pendekatan tersebut justru terus memunculkan pengungsian, trauma sosial, ketakutan, dan siklus kekerasan yang berulang.”

Karena itu, FUKRI mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan keamanan di Papua. Mereka menegaskan ukuran keberhasilan negara tidak dapat dilihat dari bertambahnya aparat keamanan, melainkan dari berkurangnya penderitaan rakyat.

“Kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur dari bertambahnya kehadiran aparat keamanan, melainkan dari meningkatnya kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak masyarakat adat, penghormatan terhadap tanah ulayat, kesempatan ekonomi yang adil, dan rasa aman warga sipil,” bebernya.

Selain mengevaluasi pendekatan keamanan, FUKRI juga menyoroti nasib ribuan pengungsi internal yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan pelayanan pastoral.

Mereka mempertanyakan mengapa negara belum menjadikan penyelamatan warga sipil sebagai prioritas utama, sementara kebijakan keamanan terus diperluas di berbagai wilayah konflik.

Forum pimpinan gereja tersebut kembali menegaskan bahwa dialog kemanusiaan merupakan jalan paling bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Papua.

“Dialog bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan wujud kedewasaan demokrasi. Dialog merupakan keberanian untuk mendengarkan luka, ruang untuk saling mengakui kenyataan, membangun kepercayaan, dan mencari jalan keluar yang menghormati martabat seluruh pihak.”

Dalam pernyataannya, FUKRI juga mengingatkan bahwa gereja tidak berpihak kepada kekerasan dalam bentuk apa pun.

“Gereja berpihak kepada kehidupan, kepada mereka yang terluka, kepada para pengungsi, kepada perempuan dan anak-anak, kepada masyarakat adat, dan kepada setiap keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi,” tegasnya.

FUKRI turut mendesak pemerintah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi gereja menjalankan pelayanan kemanusiaan tanpa stigma maupun tuduhan keberpihakan terhadap kelompok tertentu.

Menutup pernyataannya, forum pimpinan gereja tersebut mengajak seluruh gereja di Indonesia terus mendoakan Tanah Papua sekaligus menyerukan agar penyelesaian persoalan Papua dikembalikan pada penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan dialog.

“Perdamaian tidak akan lahir dari bertambahnya rasa takut. Perdamaian hanya dapat tumbuh ketika kehidupan manusia ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan negara,” tegas pesan utama FUKRI dalam pernyataan sikap bersama itu.

Sumber: