KETUA AMON KRITISI TATA KELOLA PROYEK DI BANTEN: TENDER HARUS KOMPETISI, BUKAN FORMALITAS

Globalwijaya.com | Banten — Ketua Aliansi Media Online Nusantara (AMON) Banten, Sudiri, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola proyek konstruksi di Banten, mulai dari proses perencanaan, pengadaan dan tender, penetapan penyedia, hingga pelaksanaan serta pengawasan pekerjaan di lapangan.

Sorotan tersebut muncul di tengah berbagai pemberitaan dan keluhan publik mengenai proyek konstruksi yang dipersoalkan, baik dari sisi proses pengadaan maupun kualitas pekerjaan setelah dilaksanakan.

Sudiri menegaskan bahwa tender proyek pemerintah harus menjadi kompetisi yang sehat dan transparan, bukan sekadar formalitas administratif.

“Kalau proses tender sejak awal sudah dipengaruhi kepentingan tertentu, maka esensi kompetisinya hilang. Jangan sampai tender hanya menjadi panggung administratif untuk mengesahkan pemenang yang sebenarnya sudah ditentukan,” tegas Sudiri.

Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan adanya komitmen atau setoran dalam kisaran 25 hingga 40 persen dari nilai pekerjaan yang disebut-sebut berkaitan dengan proses mendapatkan proyek.

Sudiri menegaskan bahwa informasi tersebut harus dibuktikan melalui data dan pemeriksaan yang objektif. Namun apabila benar terjadi, persoalannya sangat serius karena dapat mencederai prinsip persaingan sehat dan integritas pengadaan pemerintah.

“Kalau benar ada kewajiban setor sampai 25 atau 40 persen, pertanyaan berikutnya adalah dari mana biaya itu ditutup? Jangan sampai beban biaya yang tidak semestinya akhirnya dikompensasi dengan mengurangi mutu material, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, tenaga kerja, atau aspek lainnya,” ujarnya.

Menurutnya,jangan sampai pengusaha konstruksi yang memiliki kemampuan dan rekam jejak baik justru kalah bersaing dengan pihak yang memiliki akses atau kemampuan memberikan komitmen tertentu.

“Kalau pemenang proyek sudah memiliki ‘pengantin’ sebelum tender berlangsung, lalu untuk apa ada lelang? Kalau kompetisinya hanya formalitas, maka yang dipertaruhkan bukan cuma proses tender, tetapi juga kredibilitas pengelolaan uang rakyat,” kata Sudiri.

AMON Banten juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap seluruh tahapan proyek. Persoalan tidak boleh baru dicari setelah jalan rusak, gedung mengalami kerusakan, drainase tidak berfungsi, atau hasil pekerjaan dipersoalkan masyarakat.

Perencanaan harus diperiksa. Tender harus diawasi. Pelaksanaan harus dikontrol. Volume dan mutu harus diverifikasi. Hasil pekerjaan harus diuji.

Menurut Sudiri, pengawasan tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen administrasi.

“Kalau laporan administrasinya terlihat sempurna, tetapi kondisi di lapangan berbeda, maka publik berhak bertanya. Pengawasan harus benar-benar bekerja di lapangan, bukan hanya hadir melalui tanda tangan,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait tidak alergi terhadap kritik media maupun masyarakat.

“Kalau prosesnya bersih, buka datanya. Kalau tendernya fair, tunjukkan prosesnya. Kalau pekerjaan sesuai kontrak, buktikan kualitasnya. Tetapi kalau ada indikasi penyimpangan, jangan ditutup-tutupi. Periksa sampai tuntas,”ujarnya.

AMON Banten mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek konstruksi di Banten, termasuk proyek jalan, jembatan, drainase, gedung, fasilitas publik, dan berbagai pekerjaan konstruksi lainnya.

Sudiri menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menggeneralisasi seluruh pelaku usaha maupun pejabat yang terlibat dalam pembangunan. Masih banyak penyedia jasa dan aparatur yang bekerja secara profesional dan berintegritas.

Justru karena itu,praktik-praktik yang merusak persaingan sehat harus dibersihkan agar pelaku usaha yang benar-benar kompeten tidak tersingkir oleh permainan.

Pada akhirnya, setiap proyek yang menggunakan APBD maupun anggaran negara bukan sekadar angka dalam dokumen.

Di balik setiap kontrak terdapat uang rakyat. Di balik setiap pekerjaan terdapat kepentingan masyarakat. Dan di balik setiap keputusan pengadaan terdapat tanggung jawab yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tender harus menjadi kompetisi, bukan formalitas.
Pembangunan harus menghasilkan kualitas, bukan sekadar serapan anggaran.
Dan yang paling penting,uang rakyat tidak boleh kalah oleh permainan siapa pun.