Advokat Sebagai Pilar Penegak Hukum dan Champion of Justice

Oleh: Cecep Azhar (Advokat & Akademisi)

Advokat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam konstruksi negara hukum (rechtstaat), posisi advokat tidak hanya sebatas profesi pembela kepentingan klien, melainkan bagian integral dari sistem peradilan yang berfungsi menjaga keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Artinya, advokat memiliki kedudukan setara sebagai bagian dari officium nobile bersama aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Peran advokat sebagai champion of justice (pejuang keadilan) bukan sekadar retorika etik, melainkan mandat konstitusional dan moral. Advokat bertanggung jawab memastikan proses hukum berjalan secara adil (fair trial), menjunjung tinggi prinsip due process of law, serta menjamin setiap orang memperoleh hak pembelaan secara proporsional, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Advokat.

Lebih dari sekadar kemampuan teknis, profesionalisme advokat ditentukan oleh integritas dan kepatuhan terhadap kode etik. Kode Etik Advokat Indonesia menegaskan kewajiban advokat untuk bersikap jujur, independen, dan bertanggung jawab terhadap klien, pengadilan, maupun masyarakat. Pelanggaran terhadap kode etik bukan hanya mencederai organisasi profesi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan itu sendiri.

Sanksi atas pelanggaran etik dapat berupa peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan organisasi advokat. Mekanisme etik tersebut merupakan bentuk kontrol moral dan sosial guna menjaga marwah profesi.

Terkait pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) seorang advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten melalui Penetapan Nomor 52/KPT.W29/HM.I.I.I/II/2025, hal tersebut menjadi refleksi penting bahwa profesi advokat tidak kebal terhadap pengawasan. Meskipun organisasi advokat memiliki kewenangan utama dalam penegakan kode etik, Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan administratif terkait aspek sumpah advokat sebagai bagian dari tertib peradilan.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Otto Hasibuan, berulang kali menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama profesi advokat. Tanpa integritas, kecerdasan hukum menjadi tidak bermakna. Senada dengan itu, almarhum Adnan Buyung Nasution pernah menekankan pentingnya advokat sebagai pendekar hukum yang berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.

Pada akhirnya, advokat bukan hanya pembela individu, melainkan penjaga konstitusi dalam praktik. Ia hadir untuk memastikan hukum tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi instrumen keadilan. Di tengah dinamika sosial dan tantangan penegakan hukum dewasa ini, advokat dituntut tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral.

Advokat adalah pilar.
Advokat adalah penjaga nurani hukum.
Dan sejatinya, advokat adalah Champion of Justice.