FWK Soroti Ketegasan KPK dan Ingatkan Pemerintah: Jangan Antikritik!

Globalwijaya| Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bersikap tegas dan konsisten dalam menjalankan penegakan hukum. Sorotan tersebut muncul menyusul dua kali ketidakhadiran Nusron Wahid dalam pemanggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane, mengatakan ketegasan KPK menjadi perhatian publik karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

“KPK sedang dalam sorotan publik. Publik bertanya, kenapa Nusron Wahid tidak memenuhi dua panggilan KPK dan lebih mementingkan perjalanan dinas ke luar negeri. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, KPK harus berani, tidak boleh menjadi penakut,” ujar Raja Parlindungan Pane dalam diskusi kebangsaan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Menurut Raja, perhatian publik terhadap persoalan tersebut semakin meningkat setelah Nusron Wahid, yang menjabat Menteri ATR/Kepala BPN, terlihat menghadiri sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Apa langkah KPK berikutnya, ini ditunggu publik. Apakah KPK cukup berani menghadapi pejabat negara aktif?” kata Raja saat membuka diskusi FWK.

Diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh pers, antara lain mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 Hendry Ch Bangun, pendiri dan pengurus FWK, serta sejumlah pemimpin redaksi media massa. Wartawan senior M. Nasir turut mengangkat isu kebebasan berekspresi dalam forum tersebut.

FWK Soroti Komitmen Pemerintah terhadap Kritik Publik

Selain membahas penegakan hukum, diskusi FWK juga menyoroti kebebasan menyampaikan pendapat bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konteks itu, aksi Greenpeace yang mengibarkan banner berukuran besar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, menjadi salah satu perhatian. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terkait isu lingkungan, kinerja pemerintah, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hendry Ch Bangun mengapresiasi pernyataan Kepala Bakom Pemerintah, Syahganda Nainggolan, terkait aksi Greenpeace. Dalam pernyataan yang disinggung pada diskusi itu, pemerintah disebut menghormati aksi tersebut sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.

“Kita pegang pernyataan Syahganda ini sebagai komitmen pemerintah. Ini penting agar media massa tidak takut dalam menyampaikan kritik. Buktikan pemerintah tidak antikritik,” ujar Hendry, mantan wartawan Kompas.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Mitrapolitika, Berman Nainggolan, menyampaikan bahwa enam aktivis yang memasang banner raksasa tersebut telah dipulangkan setelah sebelumnya dievakuasi oleh aparat kepolisian, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Berman, para aktivis dibawa untuk mendapatkan penanganan kesehatan.

KPK Evaluasi Alasan Ketidakhadiran Nusron Wahid

Kembali menyoroti persoalan pemanggilan KPK, Raja Parlindungan Pane menilai dua kali ketidakhadiran Nusron Wahid telah memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap pejabat negara.

Sorotan itu semakin menguat setelah Nusron terlihat menghadiri sidang kabinet di Istana Kepresidenan. Namun, langkah hukum selanjutnya tetap menjadi kewenangan penyidik KPK berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan dalam materi diskusi FWK, Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pertama KPK pada 7 Oktober 2026 untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pada pemanggilan kedua, 15 Oktober 2026, Nusron kembali tidak hadir dengan alasan menjalankan perjalanan dinas ke luar negeri.

KPK disebut masih mengevaluasi alasan ketidakhadiran tersebut dan mempertimbangkan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penerbitan surat perintah membawa, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Raja menegaskan, publik menunggu kejelasan tindak lanjut dari lembaga antirasuah tersebut.

“Sekali lagi, ketegasan KPK sedang diuji. Rakyat menunggu tindakan nyata KPK, bukan omon-omon,” ujar Raja Parlindungan Pane.

FWK menilai konsistensi penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat merupakan dua hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan kehidupan demokrasi.