Ironi di Balik Piring Makan Bergizi: UMKM Kolelet Terasing di Tanah Sendiri
​PANDEGLANG ,Globalwijaya.com (1 Februari 2026) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi ekonomi kerakyatan, kini justru memicu polemik di Desa Kolelet, Kecamatan Picung. Dapur MBG yang dikelola oleh Yayasan Peduli Bangsa sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN), dituding menutup mata terhadap potensi lokal dan lebih memilih bermanuver dengan vendor luar demi keuntungan segelintir elite.
​Dominasi Vendor Luar dan Pengabaian Potensi Desa
​Alih-alih memberdayakan warga setempat, operasional dapur tersebut diduga kuat dikelola secara tertutup dan eksklusif. Salah satu bukti nyata adalah penolakan terhadap Kang Ari, pengrajin tempe asli Kampung Babakan Bajek, Desa Kolelet. Meski memiliki produk berkualitas dan lokasi yang bertetangga langsung dengan dapur, tawarannya hanya berujung pada janji kosong tanpa realisasi.
​”Katanya nanti dipanggil, tapi sampai sekarang tidak ada respons,” ungkap Ari.
Pola komunikasi yang penuh ketidakpastian ini mencerminkan manajemen yang tidak memiliki keberpihakan pada ekonomi akar rumput.
​Aroma Konflik Kepentingan: Bisnis di Balik Jubah Politik
​Kekecewaan warga semakin memuncak seiring mencuatnya dugaan bahwa Dapur MBG di Kolelet dimiliki oleh salah satu oknum Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Jika terbukti benar, hal ini menandakan adanya praktik monopoli yang menyalahgunakan program nasional demi kepentingan bisnis pribadi.
​LSM TRINUSA DPC Pandeglang menilai situasi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat ekonomi kerakyatan. Program gizi nasional tidak boleh dijadikan instrumen “mesin uang” bagi para politisi sementara pengusaha kecil hanya dijadikan penonton tak berdaya.
​Tuntutan Transparansi dan Audit Total
​Ketertutupan Yayasan Peduli Bangsa dalam proses pengadaan bahan baku memperkuat indikasi adanya praktik kartel di tingkat lokal. Masyarakat mendesak agar:
- ​Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit menyeluruh terhadap Yayasan Peduli Bangsa terkait transparansi vendor.
- ​Dinas Terkait mengusut tuntas adanya dugaan konflik kepentingan oknum anggota DPRD dalam proyek ini.
- ​Prioritas Produk Lokal diwajibkan dalam rantai pasok dapur MBG untuk menghidupkan ekonomi desa.
​Jangan biarkan program unggulan pemerintah pusat ini hanya mengenyangkan perut penguasa dan kroninya, sementara dapur-dapur kecil milik rakyat di Desa Kolelet perlahan mati karena marginalisasi sistematis
​PANDEGLANG ,Globalwijaya.com (1 Februari 2026) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi ekonomi kerakyatan, kini justru memicu polemik di Desa Kolelet, Kecamatan Picung. Dapur MBG yang dikelola oleh Yayasan Peduli Bangsa sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN), dituding menutup mata terhadap potensi lokal dan lebih memilih bermanuver dengan vendor luar demi keuntungan segelintir elite.
​Dominasi Vendor Luar dan Pengabaian Potensi Desa
​Alih-alih memberdayakan warga setempat, operasional dapur tersebut diduga kuat dikelola secara tertutup dan eksklusif. Salah satu bukti nyata adalah penolakan terhadap Kang Ari, pengrajin tempe asli Kampung Babakan Bajek, Desa Kolelet. Meski memiliki produk berkualitas dan lokasi yang bertetangga langsung dengan dapur, tawarannya hanya berujung pada janji kosong tanpa realisasi.
​”Katanya nanti dipanggil, tapi sampai sekarang tidak ada respons,” ungkap Ari.
Pola komunikasi yang penuh ketidakpastian ini mencerminkan manajemen yang tidak memiliki keberpihakan pada ekonomi akar rumput.
​Aroma Konflik Kepentingan: Bisnis di Balik Jubah Politik
​Kekecewaan warga semakin memuncak seiring mencuatnya dugaan bahwa Dapur MBG di Kolelet dimiliki oleh salah satu oknum Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Jika terbukti benar, hal ini menandakan adanya praktik monopoli yang menyalahgunakan program nasional demi kepentingan bisnis pribadi.
​LSM TRINUSA DPC Pandeglang menilai situasi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat ekonomi kerakyatan. Program gizi nasional tidak boleh dijadikan instrumen “mesin uang” bagi para politisi sementara pengusaha kecil hanya dijadikan penonton tak berdaya.
​Tuntutan Transparansi dan Audit Total
​Ketertutupan Yayasan Peduli Bangsa dalam proses pengadaan bahan baku memperkuat indikasi adanya praktik kartel di tingkat lokal. Masyarakat mendesak agar:
- ​Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit menyeluruh terhadap Yayasan Peduli Bangsa terkait transparansi vendor.
- ​Dinas Terkait mengusut tuntas adanya dugaan konflik kepentingan oknum anggota DPRD dalam proyek ini.
- ​Prioritas Produk Lokal diwajibkan dalam rantai pasok dapur MBG untuk menghidupkan ekonomi desa.
​Jangan biarkan program unggulan pemerintah pusat ini hanya mengenyangkan perut penguasa dan kroninya, sementara dapur-dapur kecil milik rakyat di Desa Kolelet perlahan mati karena marginalisasi sistematis
Red***
Post Comment